Akbar Tandjung
"Yang terjadi adalah ada misi ganda. Jadinya menjalankan mandat parpol dan rakyat."
Ketua Dewan Kehormatan Partai
Golkar, Akbar Tandjung mengimbau agar politisi tidak menduduki posisi
strategis di pemerintah. Upaya ini untuk meminimalisir terjadinya
konflik kepentingan.
Menurut Akbar, konflik kepentingan kini sangat dominan. Sejumlah masalah di segala level yang menggerogoti Indonesia tidak lepas dari konflik kepentingan ini.
Menurut Akbar, konflik kepentingan kini sangat dominan. Sejumlah masalah di segala level yang menggerogoti Indonesia tidak lepas dari konflik kepentingan ini.
"Tidak ada posisi penting di republik ini tanpa melalui partai
politik. Mau menjadi walikota, bupati, gubernur, presiden, semua melalui
partai politik," ujarnya dalam Silaturahmi Tokoh Bangsa Ke-3
'Problematika Bangsa dan Solusinya' di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta,
Kamis, 19 Januari 2012.
Akbar mengatakan, partai politik di Indonesia harus didorong supaya bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpanggil untuk membangun bangsa, bukan semata-mata demi kekuasaan politik yang pada gilirannya justru memicu konflik kepentingan politik.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto. Secara spesifik, Wiranto menyoroti jabatan ganda Susilo Bambang Yudhoyono, yakni sebagai Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jabatan ganda ini, menurutnya, rawan konflik kepentingan atas mandat yang diberikan rakyat dalam pemilu lalu.
"Saat ini banyak pejabat pemerintah nyambi dan ngurusi yang lain. Misalnya saja, Presiden menjadi ketua dewan pembina parpol," kata dia. Menurut Wiranto, seharusnya Presiden SBY lebih fokus dalam menjalankan misi untuk rakyat.
"Yang terjadi adalah ada misi ganda. Jadinya menjalankan mandat parpol dan rakyat," ungkapnya.
Wiranto juga menilai jabatan ganda politisi jadi tren saat ini. Mandat ganda ini pada akhirnya yang membuat cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi melenceng jauh dan hanya dinikmati olek individu serta kelompok tertentu.
Akbar mengatakan, partai politik di Indonesia harus didorong supaya bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpanggil untuk membangun bangsa, bukan semata-mata demi kekuasaan politik yang pada gilirannya justru memicu konflik kepentingan politik.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto. Secara spesifik, Wiranto menyoroti jabatan ganda Susilo Bambang Yudhoyono, yakni sebagai Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jabatan ganda ini, menurutnya, rawan konflik kepentingan atas mandat yang diberikan rakyat dalam pemilu lalu.
"Saat ini banyak pejabat pemerintah nyambi dan ngurusi yang lain. Misalnya saja, Presiden menjadi ketua dewan pembina parpol," kata dia. Menurut Wiranto, seharusnya Presiden SBY lebih fokus dalam menjalankan misi untuk rakyat.
"Yang terjadi adalah ada misi ganda. Jadinya menjalankan mandat parpol dan rakyat," ungkapnya.
Wiranto juga menilai jabatan ganda politisi jadi tren saat ini. Mandat ganda ini pada akhirnya yang membuat cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi melenceng jauh dan hanya dinikmati olek individu serta kelompok tertentu.
"Akhirnya ini menjadi instrumen politik untuk sumber kekuasaan
parpol. Di sinilah terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme),"
pungkasnya.
Hadir dalam acara ini Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi, Ketua DPD Irman Gusman, Fahmi Idris, dan sejumlah tokoh agama.
Sumber : VIVAnews
Hadir dalam acara ini Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi, Ketua DPD Irman Gusman, Fahmi Idris, dan sejumlah tokoh agama.
0 komentar:
Posting Komentar