Petugas mengisi bahan bakar gas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Jakarta
TB Indonesia News - Prinsipal kendaraan roda empat di Indonesia
membutuhkan waktu satu hingga dua tahun untuk memasarkan mobil dengan
bahan bakar gas (BBG).
"Pemerintah sudah meminta produsen membuat mobil baru dengan konsumsi BBG. Namun, pihak prinsipal membutuhkan waktu untuk meluncurkan produk tersebut," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi di Jakarta, Rabu.
Sudirman mengatakan pemerintah sudah bersedia menyediakan "converter kit" (alat untuk mengubah pemakaian BBM menjadi BBG) untuk mobil yang telah beredar di Indonesia.
"Converter kit" untuk kendaraan roda empat harus disesuaikan dengan model mobilnya, tambahnya, dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) bersedia untuk membantu pemasangan alat tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk tahap awal "converter kit" akan dipasang pada kendaraan dinas milik pemerintah dan angkutan umum.
"Pemerintah memang mewajibkan kendaraan dinas dan angkutan umum menggunakan BBG," tuturnya.
Sudirman menambahkan, infrastruktur seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) masih menjadi kendala yang harus diatasi pemerintah.
"Jika pemerintah mau sukses dengan program tersebut, maka SPBG harus diperbanyak. Di Indonesia, SPBG di kota-kota kecil masih belum tersedia," katanya.
"Pemerintah sudah meminta produsen membuat mobil baru dengan konsumsi BBG. Namun, pihak prinsipal membutuhkan waktu untuk meluncurkan produk tersebut," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi di Jakarta, Rabu.
Sudirman mengatakan pemerintah sudah bersedia menyediakan "converter kit" (alat untuk mengubah pemakaian BBM menjadi BBG) untuk mobil yang telah beredar di Indonesia.
"Converter kit" untuk kendaraan roda empat harus disesuaikan dengan model mobilnya, tambahnya, dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) bersedia untuk membantu pemasangan alat tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk tahap awal "converter kit" akan dipasang pada kendaraan dinas milik pemerintah dan angkutan umum.
"Pemerintah memang mewajibkan kendaraan dinas dan angkutan umum menggunakan BBG," tuturnya.
Sudirman menambahkan, infrastruktur seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) masih menjadi kendala yang harus diatasi pemerintah.
"Jika pemerintah mau sukses dengan program tersebut, maka SPBG harus diperbanyak. Di Indonesia, SPBG di kota-kota kecil masih belum tersedia," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar