Layanan Publik Pemerintah Membaik????

Layanan publik pemerintah membaik? 

Kompetisi diikuti 62 unit layanan publik dari 34 kementerian/lembaga.

TB Indonesia News - Pemerintah terus membenahi pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh kementerian maupun lembaga pemerintah agar bisa bersaing dan lebih baik dari swasta dalam memberikan pelayanan publik.

Tak tanggung-tanggung dan sebagai bukti keseriusan pemerintah, digelar perhelatan atau kompetisi untuk mencari siapa yang paling memberikan pelayanan publik terbaik se-Indonesia. 

Sebagai pihak penyelenggara adalah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sedangkan dewan juri diambil dari pihak kompeten dan independen. Selain itu, kompetisi yang digelar ini berlandaskan pada open government, yakni, transparansi, partisipasi, dan inovasi.

Inatrade, aplikasi pengajuan perizinan di bidang perdagangan milik Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi jawara dalam kompetisi layanan publik paling progresif se-Indonesia.

Masih ada sembilan layanan publik terbaik lainnya, di antaranya Sistem Penerbitan Paspor dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dari Kementerian Hukum dan HAM, Beasiswa Bidik Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perizinan Frekuensi Radio dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan National Traffic Management Center (NTMC) Mabes Polri. 

Wakil Presiden Boediono menyambut baik pelaksanaan kompetisi ini. Ia berharap, kompetisi tersebut akan menularkan pembenahan dan perbaikan layanan pada unit-unit pelayanan publik lainnya. Mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.

"Ke depan, saya akan mendukung terus apapun yang dibutuhkan untuk menggulirkan ini lebih luas lagi," kata dia di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Jumat 10 Agustus 2012.

Sebagai penyelenggara kompetisi, Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, juga berharap, seluruh unit layanan publik di kementerian atau lembaga baik pemerintah maupun swasta dapat segera memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Melalui open government, yaitu transparansi, partisipasi, dan inovasi, kami harapkan birokrasi berlomba-lomba untuk menjadi jauh lebih efisien, efektif, dan progresif dalam memberikan layanan kepada masyarakat," kata di tempat yang sama. 

Peneliti Politik Kebijakan Publik P2P (Pusat Penelitian Politik) LIPI, Syafuan Rozipun, berpendapat bahwa kompetisi tersebut akan membuat iri kementerian atau lembaga pemerintah lainnya yang belum berhasil meraih peringkat dalam kompetisi tersebut. 

"Sebab, ajang ini menjadi penting sekali bagi kementerian maupun lembaga pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka sudah on the track dengan cita-cita reformasi yang dicanangkan," kata dia saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, Jumat.

Selain itu, dia menambahkan, kompetisi ini juga memacu kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah bisa bersaing, bahkan lebih baik dari perusahaan swasta yang tentunya dinilai masyarakat lebih dulu dalam memberikan pelayanan kepada publik.

"Untuk itu, kalau bisa setiap tahun ajang ini diselenggarakan agar kementerian dan lembaga negara bisa menunjukkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik," tegas Syafuan.

Inatrade Juara

Tercatat, Inatrade, aplikasi pengajuan perizinan di bidang perdagangan milik Kemendag menjadi pemenang peringkat I dari Top 10 dalam kompetisi layanan publik paling progresif se-Indonesia tahun ini. 

Ketua Juri Kompetisi Layanan Publik, Danang Girindrawardana, menyatakan bahwa layanan publik di bawah Menteri Gita Wirjawan itu menerapkan sistem pelayanan publik online dan mempercepat proses perizinan selesai hingga menjadi dua hari saja. "Sangat inovatif," ujarnya saat memberikan sambutan dan pengumuman pemenang di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.

Sedangkan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengapresiasi NTMC Mabes Polri. Menurut dia, pelayanan publik Polda Metro Jaya saat ini merupakan salah satu instansi yang mampu memberikan pelayanan kepada publik sangat baik, terutama dalam menginformasikan kondisi lalu lintas.

"TMC merupakan yang saya banggakan. Kalau kita tanya mengapa ada macet, maka akan ada jawaban sangat cepat dari petugas," kata Kuntoro.

Kompetisi layanan publik ini diikuti 62 unit layanan publik dari 34 kementerian/lembaga, dalam perjalanan melalui akses dari tim juri yang kompeten dan independen selama April hingga Juli 2012.

Secara bertahap, peserta yang masuk Top 20 kemudian diseleksi hingga akhirnya ditetapkan Top 10 layanan publik paling progresif. 

Pada tahap awal penilaian, untuk mengerucutkan 62 peserta menjadi Top 20, dewan juri mendalami secara cermat laporan perkembangan bulanan masing-masing kementerian/lembaga.

Sedangkan untuk proses pemilihan menjadi Top 10, dewan juri menilai presentasi seluruh peserta Top 20 dan mengunjungi secara langsung unit-unit pelayanan publik tersebut. 

Berikut urutan 10 layanan publik terbaik dan paling progresif se-Indonesia yang menjadi jawara: 

1. Inatrade dari Kementerian Perdagangan 

2. Sistem Penerbitan Paspor dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan HAM

3. Beasiswa Bidik Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4. Perizinan Frekuensi Radio dari Kementerian Komunikasi dan Informasi 

5. National Traffic Management Center Mabes Polri 

6. Notifikasi Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

7. Penilaian Keamanan Pangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

8. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polda Metro Jaya 

9. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum

10. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat

VIVAnews

BERITA UTAMA NASIONAL SOSIAL Agustus 12, 2012